Isu Roy Suryo cs soal ijazah Gibran menyedot perhatian publik. Mereka mempertanyakan legalitas pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Joman menilai aksi tersebut bukan sekadar gugatan administratif. Ia menyebut ada agenda politik untuk memakzulkan Wakil Presiden. Artikel ini mengulas langkah hukum Roy Suryo cs, respons Joman, dan dinamika politik di baliknya.
Polemik Ijazah Gibran dan Langkah Roy Suryo Cs
Roy Suryo dan tim mempertanyakan keabsahan ijazah Gibran. Mereka telah mendatangi DPR untuk audiensi formal. Isu ini muncul karena dugaan kejanggalan masa pendidikan Gibran di luar negeri. Kelompok Roy membawa bukti dan kronologi pendidikan Gibran. Mereka meminta DPR menggelar rapat dengar pendapat terbuka. Fokus mereka adalah ijazah Jokowi dan Gibran.
Joman Tuding Ada Agenda Politik Pemakzulan
Relawan Jokowi Mania (Joman) menilai langkah itu berbau politik. Menurut mereka, Roy Suryo cs membawa agenda tersembunyi. Tujuannya, kata Joman, adalah pemakzulan Wapres Gibran lewat jalur hukum dan opini publik. Mereka juga menyebut permintaan pembatalan ijazah Gibran tidak berdasar. Upaya tersebut dinilai memaksa lembaga pendidikan tunduk pada tekanan politik.
Roy Suryo Prioritaskan Pemakzulan daripada Klarifikasi
Roy Suryo sempat dipanggil polisi soal laporan ijazah Jokowi. Namun, ia memilih menghadiri konferensi pers pemakzulan. Roy menyatakan panggilan itu belum bersifat wajib. Ia menyebut belum ada dasar hukum yang mengikat dirinya. Roy juga menilai pelapor tidak punya hubungan hukum langsung dengan Jokowi. Menurutnya, laporan tersebut sangat lemah secara legal.
Jokowi Sebut Ada Agenda Politik Besar
Presiden Jokowi merespons tudingan soal ijazah palsu. Ia mengaku siap membuktikan keaslian dokumen di pengadilan. Namun, ia menolak memperlihatkannya di luar jalur hukum. Menurut Jokowi, isu ini dijalankan secara terstruktur dan politis. Ia menyebut skenario besar sedang digerakkan oleh pihak tertentu. Tujuannya untuk merusak reputasi Gibran dan keluarganya.
Kejanggalan Ijazah Gibran Versi Roy Suryo
Roy Suryo menyebut masa pendidikan Gibran tidak wajar. Ia menyoroti durasi dua tahun di luar negeri untuk level SMA. Menurutnya, transisi ke MDIS Singapura dan penyetaraan di Indonesia menimbulkan pertanyaan publik. Roy bahkan mengatakan orang waras pun akan curiga. Ia merasa bukti yang mereka miliki cukup kuat untuk menggugat legalitas ijazah tersebut.
Strategi Politik dan Celah Hukum Roy Suryo Cs
Roy dan tim kuasa hukumnya tidak menghadiri gelar perkara. Mereka menyebut undangan itu belum sah secara prosedural. Langkah ini dianggap sebagai bagian dari strategi. Mereka mengalihkan isu hukum ke ranah politik. Tekanan pada lembaga pemerintah pun semakin besar. Upaya hukum dan politik digabung untuk menggiring opini. Target akhirnya adalah mendelegitimasi posisi Wapres Gibran.
Dampak Politik Menuju 2029
Isu ijazah Gibran berpotensi jadi senjata politik di masa depan. Pilpres 2029 bisa menjadi arena lanjutan polemik ini. Joman dan pengamat politik menyebut isu ini hanya alat. Target sebenarnya adalah Jokowi dan kekuatan politiknya. Namun, Jokowi tetap santai menghadapi serangan tersebut. Ia menyebut dinamika ini sebagai bagian dari politik demokrasi.
Kesimpulan
Langkah Roy Suryo cs soal ijazah Gibran bukan hanya soal pendidikan. Di baliknya ada dugaan skenario politik besar. Joman melihat upaya ini mengarah pada pemakzulan Wapres. Sementara Jokowi menyebut tudingan itu sebagai fitnah yang terstruktur.